| Berita Utama |
| |
| Selasa, 26 Agustus 2003 Kekeringan, Pemerintah Akan Reboisasi Hutan JAKARTA - Kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Pulau Jawa mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Untuk mencegah berlanjutnya dampak kekeringan, pemerintah sudah mempersiapkan sejumlah langkah, dari jangka pendek hingga panjang. Salah satu langkah yang bakal diambil, pemerintah akan melaksanakan reboisasi hutan dan lahan di Pulau Jawa yang mengalami kerusakan cukup parah dalam 5 tahun terakhir. Menkokesra Jusuf Kalla menuturkan bahwa gerakan reboisasi itu dimulai bulan Agustus ini juga. Dana yang dipersiapkan tidak tanggung-tanggung, sebesar Rp 8 trilyun, yang diambil dari dana reboisasi yang selama empat tahun terakhir tidak digunakan.''Semua yang terjadi, kekeringan maupun terjadi, karena hutan kita yang rusak. Karena itu perlu reboisasi,'' ujar Jusuf Kalla, dalam jumpa pers dalam Rapat Kabinet Terbatas yang secara khusus membahas bencana kekeringan. Untuk periode tahun 2003 ini, pemerintah berencana menggunakan dana sebesar Rp 1,2 trilyun. Namun, pada tahap awal, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penggunaan dana sebesar Rp 420 milyar.Dana itu akan digunakan untuk reboisasi hutan dan lahan sebesar 300 Ha, yang kemudian ditingkatkan menjadi 500 Ha hingga secara keseluruhan akan mencapai 100 juta Ha. Pelaksanaan reboisasi ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Dari data yang dimiliki Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), kekeringan tahun 2003 yang melanda lebih dari 445 ribu Ha sawah, mengindikasikan adanya trend peningkatan kekeringan yang cukup serius dalam sepuluh tahun terakhir. Padahal biasanya, kekeringan serius hanya terjadi ketika Indonesia dilanda El Nino, seperti yang terjadi pada tahun 1991, 1994 dan 1997. Terkait dengan kekeringan ini, Menkimpraswil Nabiel Makarim menilai bahwa Pulau Jawa mendukung kegiatan jumlah penduduk secara berkelanjutan. Bahkan, ia mengusulkan agar Pulau Jawa disikapi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu penyikapakn yang dilakukan adanya tidak dilakukannya pertanian yang membutuhkan air banyak. ''Pulau Jawa harus dihentikan sebagai penghasil kayu,'' ujar Nabiel Makarim, saat mendampingi Kalla. Secara terpisah, Menteri Kehutanan M Prakosa mengungkapkan, pemerintah menargetkan penanaman pohon berbagai jenis sebanyak 300 juta hingga 1 milyar batang yang difokuskan di hutan gundul maupun di sekitar daerah aliran sungai. Penamaman ini tidak hanya dilakukan di Pulau yang dianggap sudah pada tahap kritis, tapi juga luar Jawa dengan keseluruhan wilayah sasaran berjumlah 15 provinsi. Soal dana, menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyebut dana yang dipersiapkan berjumlah Rp 10 trilyun, berbeda dengan Kalla yang hanya menyebut Rp 8 Trilyun. ''Yang jelas, reboisasi tidak sangat mendesak dan tidak bisa ditunda lagi,'' katanya, usai mengikuti Rapat Kabinet Terbatas. Meski kekeringan kali ini tidak separah sewaktu El Nino, seperti terjadi tahun 1997 yang mengakibatkan kerusakan lahan pertanian seluas 504.021 Ha dan 161.144 diantaranya mengalami puso, kerugian yang diakibatkannya lumayan besar. Dari catatan pemerintah, kekeringan mengakibatkan 450 ribu Ha sawah kering dengan 100 ribu diantaranya mengalami gagal panen atau puso, 250 kepala keluarga kehilangan pendapatan, serta 5 juta penduduk kekurangan air minum. Kekeringan melanda hampir seluruh wilayah di Jawa. Untuk Provinsi Banten, meliputi Pandeglang, Serang, Tangerang dan Lebak. Provinsi Jawa Barat meliputi Indramayu, Cirebon, Ciamis dan Sukabumi. Di Jawa Tengah, daerah yang mengalami kekeringan adalah Karanganyar, Rembang, Sragen, Blora. Daerah Istimewa Jogjakarta yang mengalami kekeringan baru Gunung Kidul. Sementara di Jawa Timur, kekeringan terjadi di sejumlah daerah di pantai utara seperti Bojonegoro, Tuban dan Gresik. Diantara wilayah di Jawa, DKI Jakarta tampaknya akan mendapatkan ancaman serius akibat dari kekeringan ini. Selain menyebabkan keringnya 49 situ, kekeringan bisa menyebabkan berkurangnya pasokan listrik di ibu kota negara ini. Ancaman ini, terkait dengan debit air Waduk Jatiluhur yang setiap harinya mengalami penurunan 20 Cm. Nabiel mengungkapkan, dalam kondisi normal, ketinggian air di waduk adalah 107 M. Sementara posisi saat ini adalah 82 M. Jika posisi air sampai 49 M, dipastikan pasokan listrik ke DKI Jakarta akan dikurangi. ''Yang dikeluhkan Pemadam Kebakaran adalah tidak bisa mengatasi kebakaran karena tidak tersediannya kebutuhan air,'' ungkap Nabiel. Untuk mengatasi kekeringan tahun ini, pemerintah dalam Rapat Kabinet Terbatas kemarin sudah menyiapkan sejumlah langkah. Jangka pendek misalnya, dilakukan dengan menyuplai beras ke 18 daerah yang mengalami kekeringan. Langkah jangka pendek lainnya, pemerintah membuka lapangan kerja padat karya, yang khususnya diarahkan untuk membuat saluran irigasi. Progam jangka menengah, dilakukan dengan meningkatkan anggaran pembiayaan perairan. Anggaran itu, diarahkan untuk pembangunan tempat penampungan air. Sejumlah proyek yang sudah diteliti kelayakannya seperti rencana pembangunan waduk di Indramayu, akan dipercepat pembangunannya. Sementara untuk jangka panjangnya, dilakukan dengan reboisasi. Sementara itu, menanggapi ancaman kekeringan yang kian nyata, Bulog segera melakukan langkah-langkah untuk memberikan bantuan beras sebagai dampak kekeringan. "Ini dilakukan sesuai dengan permintaan Menko Kesra dan tindak lanjut hasil sidang kabinet pada 22 Agustus lalu," kata Kahumas Perum Bulog Suhardjono. Beras tersebut, kata Suhardjono, merupakan bantuan pemerintah pusat kepada para petani yang lahannya terkena dampak kekeringan atau puso (gagal panen). "Bulog telah melakukan penyaluran, masing-masing 100 ton, untuk 18 kabupaten di tiga provinsi," ujar Suhardjono. Beras dari Bulog tersebut disalurkan melalui divre dan kasubdivre. "Nantinya pemda setempat yang akan menyalurkan beras ini kepada warganya," tambahnya. 18 kabupaten itu adalah Idramayu, Cirebon, Subang, Majalengka, Sukabumi dan Ciamis. Kesemuanya di Provinsi Jawa Barat. Lalu juga ada Wonogiri, Sragen, Rembang, Grobogan, Demak dan Cilacap di Jawa Tengah. "Yang lainnya adalah di Jawa Timur, yakni Bojonegoro, Tuban, Sampang, Ngawi, Ponorogo dan Bangkalan," sambungnya |
